INDONESIA, sebagai negara dengan keragaman sosial, budaya, dan sejarah yang begitu kompleks, acapkali kali menghadapi tantangan besar dalam membangun keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara individu dan kolektivitas. Salah satu pemikiran yang mengusik banyak pihak dalam diskusi di forum Kenduri Cinta April 2025 tentang masa depan bangsa ini adalah konsep Trapsila—sebuah pendekatan yang menuntut keharmonisan dan kesadaran moral dalam setiap langkah hidup bersama. Kenduri Cinta April ini menggugah pertanyaan mendalam: bagaimana seharusnya kita mengelola negara dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan individu, tetapi juga kesejahteraan kolektif?
Beberapa pembicara dalam forum lalu menggambarkan bagaimana konsep Trapsila seharusnya diterjemahkan dalam praktik kehidupan bernegara. Di satu sisi, Trapsila mengajarkan pentingnya mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Perubahan layout panggung di Taman Ismail Marzuki, yang semula sering diadakan di area parkir depan, kini dipindahkan ke ruang yang lebih formal, bukan hanya sebagai penyesuaian logistik, tetapi sebagai upaya nyata untuk merespons keluhan masyarakat tentang kebisingan. Langkah ini bukan sekadar beradaptasi dengan tuntutan zaman, tetapi sebagai implementasi nyata dari Trapsila: menghargai individu sambil menjaga kerendahan hati dan kedamaian bersama.
Lebih dari sekadar pertanyaan teknis tentang tempat dan waktu, Trapsila menuntut kita untuk melihat akhlak sebagai dasar dari segala tindakan sosial. Tidak cukup hanya dengan mengikuti aturan atau melaksanakan kewajiban, yang lebih penting adalah sejauh mana setiap individu berkontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya. Jika setiap individu menjaga dan mengedepankan akhlak yang mulia—yakni yang dapat memberikan manfaat bagi sesama—maka tidak akan ada lagi keluhan tentang ketidakadilan atau ketegangan sosial yang sering kita alami. Dalam sebuah negara yang didasari oleh nilai-nilai ini, seluruh persoalan sosial yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih bijaksana dan harmonis.
Membicarakan moralitas dalam konteks negara juga membuka ruang untuk membahas kompleksitas yang lebih luas, seperti tujuan bernegara itu sendiri. Apakah tujuan negara sekadar mengikat individu dalam sebuah sistem hukum yang berlaku, atau ada sesuatu yang lebih mendalam dan lebih mulia yang harus dicapai? Diskusi ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar yang sering terabaikan dalam kehidupan berbangsa: Apa yang sebenarnya kita perjuangkan sebagai sebuah negara? Apakah kita sekadar berbicara tentang kebijakan yang reaktif terhadap masalah yang ada, atau kita juga berusaha menemukan cara untuk membangun bangsa ini secara lebih fundamental?
Dalam konteks yang lebih praktis, Indonesia dengan segala tantangannya, juga harus menghadapi fenomena ekonomi yang semakin memengaruhi struktur sosialnya. Ketika efisiensi menjadi jargon utama dalam dunia industri, sering kali kita dihadapkan pada kenyataan pahit—seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketimpangan sosial—yang muncul akibat perubahan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam situasi ini, pertanyaan yang muncul adalah: Apakah negara sudah cukup berpihak pada rakyatnya? Apakah prinsip efisiensi ekonomi yang diadopsi sejalan dengan moralitas yang lebih luas, atau justru menjadi alat untuk memperburuk ketimpangan?
Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia sering kali terjebak dalam ilusi bahwa segala sesuatunya akan mudah dicapai hanya dengan mengandalkan sumber daya tersebut. Tetapi di balik itu, ada sebuah pertanyaan mendalam yang perlu dijawab: Apakah sumber daya alam yang melimpah ini merupakan anugerah atau justru kutukan bagi bangsa ini? Sebuah negara yang tidak mampu menggali potensi sumber daya manusianya—yang sadar akan tanggung jawab sosial dan moral—akan selalu terjebak dalam lingkaran ketidakpastian.
Penting untuk diingat bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya bergantung pada kebijakan politik atau ekonomi semata. Sebuah bangsa yang kuat dan bijaksana adalah bangsa yang sadar akan dirinya, yang mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dalam setiap langkahnya. Tanpa pemahaman mendalam tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita dapat hidup berdampingan dalam kedamaian, maka segala kebijakan dan peraturan yang ada akan menjadi kosong dan tidak bermakna.
Dengan kembali kepada Trapsila, kita diingatkan bahwa perubahan tidak dimulai dari kebijakan besar atau ideologi yang bersifat luar biasa. Perubahan dimulai dari kesadaran individu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap negara. Negara yang tidak mengedepankan nilai-nilai moral dalam menjalankan pemerintahan akan sulit untuk berkembang, sementara bangsa yang tidak memahami jati dirinya akan terus terombang-ambing oleh arus zaman.
Indonesia dalam segala keberagamannya, harus mampu menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya dan sejarahnya. Kekuatan terbesar sebuah bangsa terletak pada kesadaran individu-individu yang membangunnya, yang dengan penuh tanggung jawab berjuang untuk mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian, Trapsila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan moral yang harus diperjuangkan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih harmonis.
