Catatan Seorang Ibu Tentang Kekuasaan yang (seharusnya) Mengasuh
ADA KEGUNDAHAN yang pelan-pelan merambat di palung hati masyarakat: sebuah firasat bahwa jurang antara pemegang mandat dan rakyat kian menganga. Bukan karena hukum telah lesap, melainkan karena dalam berbagai fragmen peristiwa, kuasa tampak melaju dengan derap yang melampaui kepekaan nurani. Arogansi tak selamanya lahir dalam pekik; sering kali ia mewujud dalam laku yang merasa tak lagi perlu menakar diri.
Aparat hadir dengan atribut taktis: helm yang kokoh, tameng yang legam, hingga kendaraan baja yang angkuh. Secara struktural, seluruh peranti itu adalah absah. Negara memang memegang mandat untuk memelihara tertib sosial. Namun, mandat itu bukanlah cek kosong; ia adalah amanah moral bahwa kekuatan fisik wajib bersanding dengan kearifan jiwa.
Ketika seorang anak berusia 14 tahun harus pudar nyawanya setelah hantaman helm taktis mendarat di tubuhnya, kita sedang tidak membicarakan “insiden teknis”. Anak itu tidak sedang berada di garis api. Ia bukan musuh negara. Namun, sebilah peranti yang diciptakan untuk memayungi kepala, justru menjadi instrumen maut yang memutus garis takdir. Di titik ini, kita tidak sedang menatap deretan angka; kita sedang meratapi masa depan yang ditebas sebelum sempat mekar. Pertanyaannya bukan lagi soal kepatuhan pada prosedur, melainkan soal tumpulnya rasa dan hilangnya timbang rasa.
Belum lama berselang, seorang pengantar nafkah yang tengah berikhtiar di atas aspal justru harus berlaga dengan mesin baja negara. Ia tidak memegang senjata; jemarinya hanya memegang pesanan pelanggan. Namun, raganya harus berbenturan dengan artileri yang mewakili kekuasaan. Dua peristiwa ini mungkin berbeda muasal, namun keduanya meninggalkan duka yang senada: apakah dalam setiap deru mesin dan derap sepatu, empati masih diberi ruang untuk bernapas?
Saya menulis ini sebagai seorang ibu. Sebagai pendidik. Sebagai perempuan yang setiap hari menyemaikan ajaran bahwa puncak digdaya adalah kemampuan untuk meredam amarah. Di ruang kelas, jika seorang murid yang kuat merundung yang lemah, saya tak akan berlindung di balik eufemisme “oknum”. Saya akan menyelami akarnya, membedah polanya, dan menyemai ulang etikanya. Sebab, jika sebuah noktah hitam muncul berulang, maka yang bermasalah bukan sekadar tintanya, melainkan bejana yang menampungnya.
Demikian pula ketika kekerasan menjadi sebuah pola yang berulang. Terlalu naif jika kita terus bersembunyi di balik terminologi “oknum”. Kita butuh keberanian radikal untuk membedah kultur komando, meninjau kembali doktrin pelatihan, serta menagih kejujuran institusi untuk melakukan otokritik. Keadilan bukan sekadar ornamen birokrasi atau prosedur hukum yang berjalan dingin di atas kertas. Jika tindak lanjut hanya berakhir sebagai gincu administratif, tanpa evaluasi mendalam terhadap kultur kekerasan, maka luka sosial ini takkan pernah menutup; ia hanya akan menjadi bisul yang sewaktu-waktu meledak kembali.
Dalam napas Maiyah, kita disadarkan pada satu hakikat yang fundamental: manusia adalah subjek berdaulat yang tak boleh ditekuk oleh dinginnya sistem. Sistem hanyalah alat, sementara manusia adalah ruhnya. Kekuasaan, setinggi apa pun itu, sejatinya hanyalah titipan yang dipinjamkan sementara waktu, bukan hak milik yang kekal. Ia adalah “gadai” yang suatu saat harus ditebus dengan pertanggungjawaban di hadapan Sang Pemilik Kehidupan. Seragam yang melekat di tubuh bukanlah mahkota nirlaba untuk mengejar supremasi, melainkan kain kafan bagi ego—sebuah pengingat bahwa di balik gagahnya atribut, ada beban tanggung jawab yang beratnya melampaui pundak manusia biasa. Ukuran sebuah peradaban bukanlah terletak pada seberapa hebat ia mampu melumat perbedaan atau seberapa keras ia bisa menindas rintihan. Sebaliknya, kemuliaan sebuah bangsa diukur dari seberapa tulus ia mampu merangkul yang rapuh, seberapa teduh ia mampu memayungi yang ketakutan, dan seberapa adil ia memosisikan manusia sebagai manusia.
Kekuasaan, setinggi apa pun itu, sejatinya hanyalah titipan yang dipinjamkan sementara waktu, bukan hak milik yang kekal.
Di ruang-ruang kelas, kita sering menggambar sosok berseragam sebagai simbol kepahlawanan—figur yang berdiri tegak untuk memastikan setiap anak bisa tidur dengan nyenyak dan berangkat sekolah dengan tenang. Namun, ketika peristiwa-peristiwa kelam ini berulang tanpa koreksi yang benderang, kita seolah sedang merobek buku gambar anak-anak kita sendiri. Kita sedang menitipkan rasa sangsi di pundak mereka yang masih belia: apakah pelukan negara masih cukup hangat untuk melindungi mereka, ataukah ia telah berubah menjadi genggaman besi yang menyesakkan? Sebagai pendidik, beban terberat bukanlah mengajarkan kurikulum, melainkan menjawab tatapan mata murid-murid saat mereka bertanya tentang keadilan yang tampak pilih kasih.
Kita harus menyadari bahwa sejarah adalah saksi yang paling jujur dan tak bisa disuap oleh retorika. Sebuah institusi tidak akan menjadi abadi karena kekuatan artilerinya, melainkan karena akar cintanya yang tertanam di hati rakyat. Jika keberanian untuk mengakui kesalahan dianggap sebagai kelemahan, maka kita sedang membangun peradaban di atas fondasi kerapuhan. Keberanian yang sejati bukanlah saat tangan mampu mengayunkan alat pemukul di tengah kemelut, melainkan saat jiwa mampu menunduk untuk memohon maaf dan berjanji bahwa darah yang tumpah takkan menjadi sia-sia di bawah kaki kekuasaan yang abai.
Maka, tuntutan akan perbaikan kultur ini bukanlah sebentuk kebencian, melainkan sebentuk kesetiaan yang paling tinggi terhadap bangsa. Kita menuntut karena kita masih peduli. Kita bersuara karena kita tidak ingin institusi negara kehilangan marwahnya di mata generasi mendatang. Kita ingin memastikan bahwa di masa depan, ketika seorang anak melihat helm taktis atau kendaraan barakuda, yang bergetar di dadanya adalah rasa bangga dan aman, bukan memori tentang kehilangan dan ketakutan. Inilah ikhtiar kita bersama: memulihkan kembali makna ‘melindungi’ dari sekadar prosedur operasional menjadi sebuah laku spiritual.
Sebagai ibu, kemarahan saya bukanlah api yang menghanguskan, melainkan lentera yang menjaga. Saya mendambakan negeri di mana seragam dipandang dengan rasa hormat karena integritasnya, bukan karena rasa ngeri yang dipancarkannya. Di mana helm dipakai untuk melindungi setiap jiwa, dan kendaraan negara hadir sebagai pengayom, bukan momok.
Kita tidak sedang memusuhi mereka yang berjaga. Kita sedang berikhtiar merawat sumsum etika bangsa ini.
Negara yang agung adalah negara yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga gentle dalam mengakui keliru. Saya memilih berdiri di sisi yang paling karib: sisi kehidupan. Sisi anak-anak yang mimpinya masih panjang, dan sisi rakyat jelata yang hanya ingin pulang dalam dekapan keluarga dengan selamat. Sejarah takkan mencatat seberapa keras logam menghantam atau seberapa kencang mesin melaju. Sejarah akan mencatat apakah sebuah bangsa memiliki nyali moral untuk menyeka air mata rakyatnya sendiri.
