YANG TANAHNYA BELUM DISITA, yang rekeningnya belum dibekukan—mari kita duduk melingkar, bukan untuk berzikir politik, tapi sekadar menyaksikan lawakan kehidupan bangsa yang sudah tidak tahu lagi siapa pelawak dan siapa penontonnya. Kita sedang hidup di zaman yang lucu, Saudaraku. Tapi lucunya getir, seperti ketawa yang dipaksa, atau senyum yang dipasang karena takut ditanya.
Ini zaman di mana bendera bajak laut lebih cepat dikibarkan daripada harga sembako bisa diturunkan. Bayangkan, untuk mengerek Merah Putih saja harus upacara, latihan, gladi resik, belum lagi izin pemakaian lapangan, konsumsi panitia, dan biaya cetak undangan. Tapi bendera bajak laut? Hanya butuh satu grup WhatsApp, satu thread viral, dan satu tokoh ngaco yang merasa mewakili suara rakyat.
Di negeri ini, bendera hitam dengan tengkorak putih bisa lebih cepat mendapat perhatian daripada ibu-ibu yang setengah mati mengatur uang belanja agar bisa beli cabai, beras, dan minyak goreng. Padahal, tak ada sejarah yang mencatat bahwa tengkorak itu pernah menurunkan harga telur.
Kita sudah terlalu sering tertawa di atas luka sendiri, hingga tak sadar kalau darahnya masih menetes. Bahkan para aktor sinetron politik nasional kita pun sepertinya lebih pandai memainkan peran sebagai korban daripada sebagai pelayan rakyat. Lihat saja, kalau ada koruptor tertangkap, dia menangis di depan kamera. Tapi ketika rakyat menangis karena harga kebutuhan pokok tak terjangkau, kamera malah menoleh ke tempat lain. Mungkin lensa kamera zaman sekarang sudah dikalibrasi untuk hanya menangkap air mata elite.
Harga sembako, sudah seperti cinta diam-diam: naik terus, tak tahu kapan dibalas. Dulu kita bisa beli cabai sekilo, sekarang baru nyentuh dua ons, dompet sudah megap-megap seperti ikan yang lupa dibalikin ke akuarium. Padahal katanya negara ini subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Tapi jangan-jangan “loh jinawi” itu nama developer perumahan, bukan kondisi tanah air kita.
Adapun soal rekening dan tanah, ini semacam lotere zaman modern. Hari ini kita bisa nyenyak tidur, besok bisa bangun dan melihat nama kita masuk daftar pemilik rekening mencurigakan, padahal isinya cuma sisa gaji yang belum cukup buat bayar cicilan galon. Atau tiba-tiba tanah warisan nenek buyut kita diklaim sebagai milik negara demi membangun tol ke mana pun, entah ke surga atau ke neraka ekonomi.
Tapi jangan takut. Kita bangsa yang tangguh. Bahkan ketika dihadapkan dengan ketidakwarasan massal, kita tetap bisa menjual sandal jepit di pinggir jalan sambil menghafal ayat suci. Kita tetap bisa menanam cabai di pot plastik bekas pewangi ruangan dan kita tetap bisa menertawakan diri kita sendiri—karena kalau tidak, kita bisa gila betulan.
Maka marilah, bagi yang belum disita tanahnya dan belum dibekukan rekeningnya, mari kita bersyukur. Bukan karena hidup kita baik-baik saja, tapi karena kita masih punya nyali untuk menyindir dengan tawa, menertawakan yang ganjil, dan menggugat lewat logika waras yang hampir punah di negeri yang katanya demokratis ini.
Sebab, Kalau kau tak bisa berbuat banyak, setidaknya jangan ikut memperparah.
Kalaupun belum bisa menurunkan harga sembako, janganlah dulu ikut-ikutan kibarkan bendera bajak laut. Apalagi cuma buat cari followers.
Memasuki bulan Agustus 2025 ini, mestinya dada ini bergelombang rasa haru—semacam campuran antara bangga jadi anak bangsa dan sedih karena masih numpang hidup di tanah sendiri. Mestinya bulan ini kita isi dengan menengok sejenak ke belakang: mengenang kisah-kisah heroik para pahlawan, menyanyikan lagu “Hari Merdeka” meski suara kita terdengar seperti speaker masjid yang disetrum tikus, dan memaksakan semangat nasionalisme walau dompet sedang kritis.
Tapi belum sempat rasa haru itu mampir ke dada, belum sempat kita bikin janji temu dengan kenangan tentang Bung Karno dan Bung Hatta, timeline sudah dibakar. Bukan oleh api semangat juang, bukan pula oleh obor yang dibawa estafet oleh karang taruna ke ujung kampung. Melainkan oleh api debat digital yang lebih panas dari cabe rawit di warung. Tiba-tiba semua orang jadi ahli hukum. Semua jadi pengamat politik. Semua jadi pejuang di kolom komentar. Topiknya? Ya ampun. Mulai dari pemblokiran rekening oleh PPATK, yang bikin rakyat kecil tiba-tiba was-was padahal saldo ATM masih di bawah batas minimum. Bayangkan, belum sempat gajian, udah diblokir, padahal isinya cuma transferan freelance dan sumbangan arisan RT. Seolah-olah negara sedang main petak umpet dengan uang rakyat, tapi rakyatnya nggak diajak main.
Lalu ada isu pengambilalihan tanah mangkrak oleh negara. Ini juga lucu. Katanya demi pembangunan. Tapi rakyat bingung, ini “pembangunan” buat siapa? Untuk warga atau untuk investor? Tanah leluhur yang sejak zaman penjajahan ditanami ketela, kini masuk peta pembangunan yang entah mengarah ke mana. Mungkin ke masa depan. Tapi masa depan siapa, kita belum tahu.
Puncaknya, bukan bendera merah putih yang jadi perbincangan hangat. Tapi justru bendera One Piece. Bendera bajak laut! Yang dikibarkan dengan bangga, seolah-olah Luffy itu pahlawan kemerdekaan yang baru. Ternyata imajinasi kolektif generasi kita lebih cepat terhubung ke anime daripada sejarah bangsanya sendiri. Lebih hafal nama kru bajak laut daripada nama-nama pahlawan nasional. Lebih rela berpanas-panasan kibarin bendera tokoh fiktif, daripada bersih-bersih lingkungan sambil nyanyi “Bangun Pemudi-Pemuda”.
Tapi saya maklum. Karena di zaman yang lucu ini, banyak hal menjadi terbalik. Yang seharusnya memperjuangkan rakyat, malah memperjuangkan rating dan pencitraan. Yang semestinya jadi penghibur, malah dijadikan ideologi baru. Yang harusnya jadi simbol perjuangan, malah dikalahkan oleh merchandise.
Namun di tengah kekacauan ini, marilah kita duduk sejenak. Tarik napas panjang. Coba renungkan. Apakah kita betul-betul merdeka? Atau jangan-jangan kita cuma rakyat biasa yang sedang tersesat di antara tagar dan trending topic? Karena kalau definisi merdeka hanya diukur dari bisa nonton Netflix tanpa buffering, bisa order makanan lewat aplikasi, dan bisa debat di medsos sampai subuh,maka Bung Karno dan Bung Hatta mungkin sedang geleng-geleng di alam sana.
Bulan Agustus ini jangan cuma sibuk menyiapkan lomba makan kerupuk. Mari kita siapkan juga lomba makan akal sehat. Karena di negeri ini, yang paling cepat habis bukan beras, tapi kesadaran akan kemerdekaan itu sendiri. Dan kalau suatu saat kalian lihat ada yang kibarkan bendera One Piece di tiang bambu depan rumah, jangan langsung dimarahi. Cukup tanya pelan-pelan: “Adik, sudah tahu belum arti dari ‘merdeka’ selain jadi kru bajak laut?”
Kalau belum, yuk… kita belajar lagi. Karena merdeka itu bukan soal siapa paling lantang teriak “NKRI harga mati”, tapi siapa yang paling diam-diam menyayangi negeri ini—tanpa pamrih, tanpa motif, tanpa followers. Sungguh, zaman ini makin absurd. Antara negara dan warganya sama-sama bingung, mana yang nyata, mana yang cuma cerita. Mana yang benar-benar membantu rakyat, mana yang hanya sibuk bikin konferensi pers demi konten. Kita hidup dalam suasana seperti cermin yang pecah: semua potongan memantulkan wajah yang berbeda, tapi tak satu pun memantulkan kenyataan utuh.
Mari kita mulai dari urusan rekening. Katanya, PPATK hendak memblokir rekening yang tak aktif. Secara teori, itu sah-sah saja. Tapi sayangnya, kami ini bukan bangsa teori. Kami ini bangsa yang hidup dari transferan: dari tetangga yang ingat utang, dari proyek nyambi yang datangnya kayak bintang jatuh—langka, cepat, dan penuh harapan.
Rekening kami bukan seperti rekening konglomerat yang berisi saldo tetap, bunga tinggi, dan tidak pernah kena potongan admin. Rekening kami itu semacam kotak amal pribadi. Tempat menampung sisa pulsa, sisa kiriman emak dari kampung, sisa proyek freelance, bahkan sisa keyakinan bahwa hidup ini masih bisa dijalani dengan bermartabat. Kalau saldonya kosong, bukan berarti kami tidak hidup. Kalau tak ada transaksi sebulan, bukan berarti kami menyerah. Itu hanya tanda bahwa kami sedang menunggu takdir lewat notifikasi m-banking.
Tiba-tibanegara mau main blokir-blokiran, seolah-olah kami ini zombie digital yang tak layak dipelihara dalam sistem. Maka izinkan kami juga mengusulkan: Bagaimana kalau kami juga blokir tunjangan pejabat yang tak aktif mendengarkan suara rakyat? Bagaimana kalau gaji DPR dipotong tiap kali rapat kosong, atau hanya diisi selfie dan absensi titipan?
Karena keadilan itu bukan urusan saldo, tapi urusan simpati. Negara ini bukan cuma soal angka, tetapi juga soal rasa. Kalau negara memelototi rekening receh kami, maka kami pun berhak memelototi hati nurani kalian yang kadang lebih kosong dari ATM di tanggal tua.
Di tengah semuanya ini, marilah kita jujur sebentar. Apakah ini benar-benar soal efektivitas? Ataukah sekadar ilusi aktivitas agar negara terlihat kerja, padahal rakyat tetap saja kepepet? Jangan-jangan, blokir rekening ini hanyalah semacam make-up digital untuk wajah negara yang sedang bingung mencari peran: antara ingin jadi ayah yang bijak atau satpam yang curigaan.
Kami rakyat bukan minta dimanja. Kami hanya minta dimengerti. Bahwa dalam rekening receh kami, ada harga diri yang tak bisa dihitung oleh sistem skor kredit. Ada mimpi kecil yang ditransfer via e-wallet. Ada harapan yang bergetar setiap kali terdengar notifikasi, walau isinya cuma: “Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi.”
Jadi kalau kalian, wahai penguasa, hendak blokir rekening kami, pikirkan dulu: apakah negara ini sungguh aktif merawat kami, atau cuma aktif menyalahkan kami? Kalau jawabannya masih kabur, maka mari kita sama-sama aktif. Aktif mempertanyakan keadilan, aktif memperjuangkan nurani, dan kalau perlu aktif membuka rekening baru di tempat yang lebih manusiawi.
Lalu datanglah kabar yang tak kalah panas dari wajan warung pecel lele: negara mau ambil alih tanah mangkrak. Katanya, tanah-tanah yang tidak digarap-garap akan disita, dimanfaatkan, demi kepentingan bersama. Wah, dari permukaannya, ini terdengar bijak. Tapi bijak yang bisa-bisa jadi brutal, kalau logika yang dipakai bukan logika kehidupan, melainkan logika keputusan rapat ber-AC.
Sebab, wahai pejabat yang terhormat, logika negara itu sering kali tidak berjalan di atas tanah, tapi di atas kertas. Di atas kertas semuanya terlihat sederhana: tanah A tidak dipakai, berarti mangkrak. Tapi di lapangan? Tanah itu milik Pak Naryo, yang masih kerja serabutan sambil nyicil traktor bekas. Tanah itu milik Bu Ijah, yang tiap pagi masih jualan sayur sambil nabung buat beli pupuk. Tanah itu bukan mangkrak, hanya sedang diperjuangkan. Kalau standar “tanah produktif” adalah yang sudah dipagari, disemprot drone, dan punya barcode buat dipindai satelit, maka maafkan kami.
Tanah kami ini bukan buat dipamerkan di pameran properti. Tanah kami tak punya baliho besar bertuliskan “Cluster Nuansa Permata Shariah 2”. Yang kami punya cuma niat dan napas, dan itu pun sering ngos-ngosan karena harga pupuk naik. Tanah itu kami beli bukan karena gaya-gayaan. Bukan buat investasi ala YouTuber yang katanya “beli tanah biar cuan naik sepuluh kali lipat”. Kami beli tanah itu dengan keringat dan cicilan.
Dengan mengurangi jajan anak, dengan motor tua yang dipertahankan padahal mogoknya lebih sering daripada jalannya. Jadi kalau sekarang tanah kami dibilang “mangkrak”, boleh dong kami tanya balik: Tanah-tanah milik negara yang dibiarin jadi lapangan rumput ilalang, itu tidak mangkrak? Gedung-gedung kosong yang dibangun pakai APBN tapi tak pernah dipakai rapat—itu tidak mangkrak?
Janganlupa juga, tanah bukan cuma urusan ekonomi. Tanah itu tempat pulang. Di tanah itu ada doa-doa nenek moyang yang ditanam diam-diam saat subuh, sambil menumbuk padi dan meneteskan air mata. Di tanah itu anak-anak kami bermain lumpur dan belajar menggambar matahari dengan senyum di tengahnya.
Di tanah itu kami kuburkan harapan, agar kelak tumbuh jadi kenyataan. Tanah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat hidup.
Kalau negara hendak mengambil tanah rakyat kecil karena dianggap tak produktif, maka boleh juga rakyat kecil bertanya: apakah kebijakan negara selama ini sudah cukup produktif? Apakah janji kampanye yang dulu dibagikan tiap lima tahun itu masih hidup? Atau sudah jadi kebun janji yang juga mangkrak? Maka sebelum mengambil tanah kami, cobalah dulu datang dan duduk, minum teh panas di tikar kami yang robek, dan lihat dengan mata, bukan dengan tabel. Karena tanah yang kalian anggap diam, sedang bicara dengan kami tiap malam. Selamakami masih punya tenaga buat mencangkul, dan doa buat menanam, maka tanah itu bukan milik negara—tapi milik jiwa yang sedang bertahan.
Dan tibalah kita pada babak paling viral dan paling ganjil dari sandiwara negeri ini: anak-anak muda mengibarkan bendera bajak laut. Bukan bendera organisasi, bukan bendera ormas, apalagi bendera partai yang kalau Pemilu datang jumlahnya bisa menyaingi jemuran lebaran. Tapi bendera Jolly Roger—simbol para bajak laut dari dunia fiksi, dengan Luffy sebagai ikon utamanya.
Di negeri yang katanya Pancasilais, tiba-tiba Pangeran Diponegoro kalah pamor dari kapten bajak laut anime. Jangan buru-buru mencap mereka sesat. Jangan langsung menyebut mereka kurang ajar. Sebelum kita menyalahkan generasi muda, mari kita cermin dulu wajah pendidikan dan budaya kita sendiri. Coba lihat pelajaran sejarah kita: diajar seperti resep obat batuk. “Diponegoro lahir tahun sekian, melawan Belanda, ditangkap, diasingkan, selesai.” Tidak ada getirnya perang gerilya. Tidak ada rasa kehormatan yang dipertaruhkan.
Tidak ada air mata, tidak ada debu kuda, tidak ada nyawa yang melayang demi harga diri.
Lalu lihatlah televisi kita. Lebih sering menayangkan debat buzzer dan gosip politik,
daripada drama perjuangan dan pengabdian. Yang muncul di layar adalah orang yang paling keras suaranya, bukan yang paling tulus niatnya. Pahlawan di mata anak muda kini bukan yang berjasa, tapi yang bisa trending di TikTok dan punya slogan catchy. Maka jangan heran kalau akhirnya anak-anak muda itu menemukan pahlawan mereka di dunia fiksi.
Jangan buru-buru menuduh makar, karena mereka sedang putus asa. Di benak mereka, negara ini tidak lagi tampil sebagai pelindung, tapi sebagai penagih. Datang bukan membawa pelukan, tapi formulir pajak dan sanksi administrasi. Negara, bagi mereka, bukan lagi ayah yang melindungi, tapi aparat yang menghukum. Di tengah kerapuhan itu, datanglah Luffy. Bajak laut berhati emas. Yang tak punya negara, tapi punya teman. Yang tak punya istana, tapi punya kapal yang ia bangun bersama sahabat. Yang tak tunduk pada sistem, tapi taat pada hati nurani. Luffy tidak sempurna. Dia bukan orang suci. Tapi dia melawan tirani bukan demi kekuasaan, melainkan demi membela yang lemah. Dan itu, bagi anak-anak muda kita, lebih masuk akal daripada pejabat yang naik jabatan dengan menjual idealisme.
Di sinilah letak luka kita. Bukan karena mereka lebih mencintai Luffy, tapi karena mereka tak lagi tahu bagaimana mencintai bangsanya sendiri. Karena di sekolah, bangsa ini diajarkan dengan angka, bukan rasa. Di media, bangsa ini tampil sebagai sinetron korupsi. Di kehidupan sehari-hari, bangsa ini terasa seperti administrasi yang menindas, bukan rumah yang memeluk. Jadi, bagi para pemegang palu kekuasaan, jika kalian risau dengan bendera bajak laut, maka tanyakanlah dulu: siapa yang menenggelamkan kapal harapan generasi muda? Mereka hanya mencari sosok yang bisa dipercaya. Dan ketika tak menemukannya di dunia nyata, mereka lari ke dunia maya.
Jangan buru-buru cabut benderanya. Yang harus dibangun dulu adalah rasa percaya. Karena kemerdekaan sejati itu bukan diukur dari seberapa sering kita upacara, tapi seberapa dalam kita dicintai oleh generasi penerus kita sendiri.
Negara ini, entah kenapa, punya kebiasaan yang aneh: lebih cepat panik melihat bendera bajak laut dikibarkan anak muda, daripada panik melihat rakyatnya antre beras subsidi sampai pingsan. Simbol bikin geger. Tapi orang pingsan karena lapar? Ah, itu dianggap rutinitas rakyat kecil. Seolah-olah pingsan karena harga beras mahal itu sama normalnya dengan batuk saat musim hujan. Negaratampaknya lebih siaga soal simbol, daripada sadar pada kebutuhan mendasar. Padahal, yang bikin rakyat bertahan hidup bukanlah lambang di atas tiang, tapi nasi di atas piring.
Ini seperti seorang ayah yang marah besar karena anaknya mencoret-coret tembok ruang tamu, tapi tidak pernah bertanya, kenapa anak itu merasa tak punya ruang untuk bermain?
Kenapa ia harus melukis dunianya di dinding? Kenapa ia lebih percaya pada krayon dan imajinasi daripada orang tuanya sendiri?
Begitu pula anak-anak muda yang kini mencintai Luffy lebih dari menghormati lambang negara. Bukan karena mereka lupa Pancasila, tapi karena Pancasila sudah lama tak mampir di meja makan mereka.
Negara tak perlu alergi pada bendera fiksi, kalau ia sudah berhasil menumbuhkan cinta pada bendera asli. Cinta itu tak tumbuh dari aturan, tapi dari rasa diakui, dari rasa dihargai, dan dari pengalaman dipeluk sebagai warga negara penuh. Bukansebagai penonton demokrasi yang hanya diberi peran lima menit saat coblosan, lalu ditinggal sendirian lima tahun penuh.
Merdeka itu bukan urusan formil. Bukan cuma soal pasang umbul-umbul, panjat pinang, dan lomba makan kerupuk. Merdeka itu adalah rasa tenang ketika anak-anak tidur malam tanpa lapar. Rasa aman saat nelayan melaut tanpa dituduh penyelundup. Rasa bangga ketika anak muda bisa menyuarakan isi hati tanpa diserbu pasal.
Dan jika negara benar-benar hadir, maka bendera bajak laut itu tak akan jadi idola, karena anak-anak muda sudah punya pahlawan yang nyata, yang tinggal satu negeri, yang bernama: negara sendiri. Jadi sebelum sibuk melabeli generasi ini sebagai pemberontak, coba lihat lebih dalam: siapa yang lebih dulu absen dari rasa keadilan? Karena anak muda tak akan mencari pelarian, jika rumahnya sendiri masih layak untuk pulang.
Saya ini bukan ahli ekonomi. Bukan juga pengamat kebijakan yang biasa nongol di TV sambil mengutip data dan grafik. Saya ini rakyat biasa yang tiap pagi masak air dulu baru nyalakan harapan. Yang tahu harga cabe naik bukan dari berita, tapi dari warung depan rumah.
Yang paham negeri ini sedang demam, bukan dari indeks, tapi dari denyut harian sebagai manusia kecil yang terus mencoba bertahan hidup dengan kepala tegak.
Dan dari tempat saya berdiri, saya mulai merasa negara ini sedang kehilangan cara mencintai warganya. Ia masih bisa mengatur—tentu bisa. Pasal demi pasal bisa disusun. Surat edaran bisa diedarkan. Kebijakan bisa diumumkan. Tapi yang hilang adalah pelukan. Yang hilang adalah sentuhan kemanusiaan. Negara sibuk menjaga sistem, tapi lupa menjaga hati.
Kalau memang negara hendak mengambil alih rekening tak aktif, tolong, jangan cuma lihat angkanya. Lihatlah kisah di balik saldo nol rupiah itu. Mungkin itu rekening ibu-ibu janda yang sedang menunggu kiriman anaknya di luar kota. Mungkin itu rekening pemuda pengangguran yang masih simpan harapan untuk buka usaha kecil. Mungkin itu bukan tempat menyimpan uang,tapi tempat menitipkan keyakinan bahwa rezeki kadang datang terlambat, tapi bukan berarti tak datang.
Kalau negara ingin menyita tanah mangkrak, tolong jangan cuma buka peta dan undang-undang. Cobalah buka mata hati. Tanah itu mungkin belum digarap bukan karena ditelantarkan, tapi karena pemiliknya masih menabung untuk beli cangkul, beli bibit, dan beli semangat baru. Di atas kertas itu tanah kosong. Tapi di balik pagar reyot dan rumput liar, ada perjuangan diam-diam. Ada cita-cita yang belum sempat tumbuh.
Kalau anak-anak muda mengibarkan bendera One Piece, tolong jangan buru-buru pasang pasal makar karena mungkin itu bukan bentuk perlawanan, tapi peringatan. Bahwa mereka sedang kehilangan navigasi moral dan inspirasi kepemimpinan. Bahwa mereka tak lagi tahu siapa yang bisa mereka teladani di dunia nyata. Maka mereka lari ke dunia fiksi—karena hanya di sana mereka menemukan sosok yang berani melawan ketidakadilan tanpa agenda pribadi. Apa artinya? Artinya bukan mereka tak cinta tanah air. Tapi mungkin mereka tak lagi merasa dicintai oleh tanah airnya sendiri.
Negara yang mencintai rakyatnya bukan negara yang hanya tahu menghukum, menyita, memblokir. Negara yang mencintai rakyatnya adalah negara yang tahu menunggu rakyatnya tumbuh. Yang bersedia duduk di samping, bukan hanya berdiri di podium. Yang hadir bukan hanya dalam bentuk tagihan dan aturan, tapi dalam bentuk pengertian dan pengayoman.
Jadi, jika rakyat kecil seperti saya bisa merasakan semua ini, maka mestinya kalian—yang punya akses pada semua data dan kuasa—bisa lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih berbelas kasih. Karena negeri ini tidak kekurangan aturan. Yang mulai langka justru rasa saling percaya. Kalau kita tak jaga bersama, bisa jadi yang benar-benar mangkrak bukan tanah, bukan rekening, bukan semangat anak muda—tapi masa depan kita sendiri.
“Bendera Fiksi dan Harapan yang Nyata”
Agustus ini, suasana haru kemerdekaan malah kalah cepat dibanding laju trending topic. Belum sempat kita menyetel lagu “Hari Merdeka” dengan nada falsetto ala kamar mandi, lini masa sudah keburu terbakar. Bukan oleh semangat perjuangan, tapi oleh urat leher digital yang saling tarik tambang:
Ada yang marah rekening recehnya diblokir PPATK, ada yang bingung tanah warisan simbah dianggap mangkrak, dan ada pula yang—demi Luffy dan kru Topi Jerami—mengibarkan bendera bajak laut lebih tinggi dari tiang bendera SD Inpres.
Saudara-saudara kita ini memang bangsa yang lucu. Ketika negara serius, rakyat malah bercanda.
Ketika negara bercanda, rakyat malah serius. Jadilah media sosial seperti pasar malam ideologi:
Ramai, riuh, dan penuh tenda sulap—tempat logika bisa berubah jadi sirkus, dan kritik jadi tontonan.
Bayangkan, pengibaran bendera fiksi bisa membuat negara repot. Aparat turun tangan, seolah tengkorak di kain hitam itu bisa membajak Pancasila. Padahal rakyat tak sedang makar—mereka cuma ingin merasa seolah-olah jadi pahlawan, walau cuma di dunia imajinasi. Karena di dunia nyata, terlalu banyak pintu istana yang tertutup rapat bagi mereka yang hanya punya KTP, tapi tak pernah punya akses.
Lalu kita bertanya: siapa sebenarnya yang salah? Apakah rakyat yang mulai mencari pelarian dalam fiksi karena terlalu lama ditelantarkan realita? Ataukah negara, yang lebih cepat memburu meme ketimbang memperbaiki nasib petani?
Apakah kita sudah terlalu nyaman jadi penonton parade upacara, tanpa pernah lagi bertanya: untuk siapa tiang bendera itu berdiri?
Maka, Agustus ini, mari kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih jujur. Bukan hanya dengan upacara, tapi juga dengan keberanian bercermin. Bukan hanya lomba makan kerupuk, tapi juga lomba siapa paling tulus mendengar suara rakyat. Karena kalau sampai bendera bajak laut lebih banyak dikibarkan daripada Merah Putih, mungkin rakyat sedang ingin berkata: “Kami sudah lelah menunggu negara. Maka biarkan kami berlayar sendiri, walau cuma di kepala.”
Hal ini terasa lucu bagi Anda, berarti kita masih punya harapan. Kalau terasa menyedihkan, berarti kita masih punya hati. Tapi kalau tak terasa apa-apa—maka mungkin kita sudah terlalu lama duduk di kursi kekuasaan, hingga lupa rasanya jadi manusia biasa.
Merdeka itu bukan hanya milik mereka yang menang.
Tapi juga hak mereka yang terus mencoba bertahan, walau cuma dengan secuil harapan dan sehelai bendera fiksi.
Di antara segala kelucuan getir itu, muncul pula kabar yang tak kalah membahana: soal abolisi dan amnesti. Ada yang melonjak senang seperti baru dapat undian umrah gratis dari kelurahan, ada juga yang mendadak alergi konstitusi. Debat panas pun bergulir dari warung kopi sampai ke grup-grup WhatsApp yang anggotanya sudah pensiun dari aktivisme tapi belum pensiun dari komentar pedas.
Yang satu bilang: “Ini bentuk kasih sayang negara kepada warganya!” Yang lain membalas: “Kasih sayang kok pilih-pilih, kayak diskon toko swalayan!” Ada yang memuji langkah mulia ini sebagai upaya rekonsiliasi, ada pula yang melihatnya sebagai dagelan politik lengkap dengan pemain utamanya, dialog panjang tak bermakna, dan penonton yang makin hari makin bingung: ini panggung sandiwara, atau ruang sidang?
Tapi di tengah ribut-ribut itu, mari kita ajukan satu pertanyaan sederhana: untuk siapa sebenarnya abolisi dan amnesti ini diberikan? Untuk rakyat yang ditindas hukum semena-mena? Atau untuk tokoh yang sedang ada diskon dosa? Karena kalau abolisi hanya turun untuk yang sudah dekat kekuasaan, dan amnesti hanya menyapa mereka yang punya “kartu anggota elite”, maka jangan salahkan rakyat kalau suatu hari mereka memilih mengamankan dirinya sendiri, dengan akal sehat dan doa panjang.
Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang (mungkin) sedang merancang masa depan di balik meja-meja tebal nan ber-AC, ingatlah: kemerdekaan bukan hadiah yang bisa dibagi-bagi seenaknya, tapi hak yang lahir dari penderitaan yang tak semuanya sempat tercatat di berita.
Bila masih ingin bicara soal merah putih—pastikan dulu bahwa benderanya bukan hanya dikibarkan di tiang, tapi juga di hati mereka yang selama ini cuma jadi penonton. Karena jika rakyat sudah merasa lebih dilindungi oleh bendera bajak laut daripada negara sendiri, maka mungkin yang sedang mereka rindukan bukan amnesti—tapi empati.
Selamat merdeka. Semoga belum terlalu terlambat.
Pakem, 5 Agustus 2025
