KRISIS keuangan global datang seperti musim yang lupa kalender. Ia berulang, tapi selalu disebut “tak terduga”. Tahun berganti, grafik naik-turun dipelajari, model matematika dipoles, komputer dipercepat—namun, krisis tetap menyelinap dari pintu belakang. Yang menarik: ia bukan gagal diprediksi oleh orang sembarangan, melainkan oleh para ekonom terbaik dunia, termasuk mereka yang pernah dianugerahi Nobel. Seakan-akan ilmu yang dibanggakan itu sendiri memilih untuk menutup mata.
Ekonomi modern, sejak abad ke-20, terlalu percaya pada angka. Ia ingin menjadi fisika: pasti, presisi, netral. Manusia direduksi menjadi variabel, sejarah dianggap gangguan, moral dinilai subjektif. Padahal, seperti diingatkan Michael Hudson, ekonomi pernah lahir sebagai ilmu tentang kehidupan—tentang tanah, utang, kerja, dan kekuasaan. Ia adalah cerita panjang tentang bagaimana manusia bertahan hidup bersama, bukan sekadar bagaimana pasar mencapai keseimbangan.
Hudson menoleh jauh ke belakang, melampaui kapitalisme, melampaui industri, bahkan melampaui negara-bangsa. Lima ribu tahun sejarah ia bentangkan seperti naskah tua yang berdebu, tapi masih berdenyut. Dari Mesopotamia hingga Romawi, dari kerajaan-kerajaan agraris hingga kota-kota dagang awal, satu pola berulang muncul:
Peradaban bangkit dan runtuh bukan terutama karena perang atau bencana alam, melainkan karena kebijakan ekonomi yang dibiarkan membusuk.
Utang, dalam kisah ini, bukan sekadar kontrak finansial. Ia adalah relasi kuasa. Ketika utang menumpuk tanpa jalan keluar, masyarakat terbelah: segelintir kreditur di puncak, mayoritas debitur di dasar. Tanah berpindah tangan, petani kehilangan kebebasan, tentara tak lagi setia, dan negara perlahan rapuh dari dalam. Sejarah, kata Hudson, tidak runtuh oleh kurangnya pertumbuhan, tetapi oleh terlalu banyak klaim atas masa depan.
Karena itu, para penguasa kuno—yang sering kita anggap primitif—justru memiliki kebijakan yang oleh ekonomi modern dianggap tabu: pembebasan utang. Debt cancellation. Jubilee. Sebuah keputusan politis sekaligus moral, yang diambil bukan karena belas kasihan, melainkan demi stabilitas. Mereka paham: jika beban masa lalu dibiarkan menekan terlalu lama, masa depan tak akan pernah tiba.
Di sini metafora menjadi jelas. Peradaban adalah kapal. Utang adalah muatan. Tanpa batas, kapal itu pasti tenggelam. Ekonom modern sibuk menghitung kecepatan kapal, efisiensi layar, dan arah angin, tapi lupa bertanya: seberapa berat beban yang kita angkut? Ketika kapal akhirnya karam, mereka menyebutnya badai tak terduga.
Mungkin yang hilang bukan data, melainkan ingatan. Ekonomi kehilangan sejarahnya, seperti manusia yang lupa masa kecilnya, lalu heran mengapa ia mengulangi trauma yang sama. Hudson, dengan caranya yang tidak populer, mengajak kita kembali membaca masa lalu—bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk menyelamatkan masa kini dari kebutaan yang berulang.
Ekonomi kehilangan sejarahnya, seperti manusia yang lupa masa kecilnya, lalu heran mengapa ia mengulangi trauma yang sama.
Sebab krisis, pada akhirnya, bukan anomali. Ia adalah pesan. Dan sejarah, jika mau didengar, telah lama berbisik: tidak semua utang harus dibayar, agar peradaban tetap hidup.
Raja, pada mulanya, bukan sekadar pemilik mahkota. Ia adalah penafsir waktu. Ia tahu bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga oleh pedang, tetapi oleh jeda—oleh kemampuan menghentikan akumulasi sebelum ia menjadi racun. Karena itu, secara periodik, ia menghapus utang. Bukan sebagai kemurahan hati, melainkan sebagai kebijakan kenegaraan. Utang pada masa itu bukan jebakan finansial, melainkan alat bertahan hidup: benih, cangkul, dan musim tanam. Jika gagal panen datang karena hujan tak turun atau banjir meluap, kesalahan bukan pada petani. Maka utang pun dibatalkan.
Jubilee—setiap 25 atau 50 tahun—bukan pesta simbolik. Ia adalah reset sejarah. Semua utang dihapus, lahan dibagikan ulang. Tanah, yang cenderung diam-diam berpindah ke tangan segelintir orang, dikembalikan ke mereka yang mengolahnya. Dengan cara itu, masyarakat dijaga agar tidak terperosok ke dalam jurang ketimpangan yang permanen. Stabilitas ekonomi lahir, dan dari sana, kekuasaan menjadi sah. Rakyat menghormati raja bukan karena takut, tetapi karena tahu: beban masa lalu tidak akan diwariskan tanpa batas.
Michael Hudson mengingatkan bahwa inilah pola besar peradaban. Bukan pertumbuhan yang menyelamatkan bangsa, melainkan pembatasan rente. Selama ribuan tahun, hanya penguasa yang berhak menarik rente—bukan kelas kreditur swasta. Begitu rente dilepaskan ke tangan segelintir pihak, peradaban mulai retak. Dalam terang itu, ajaran penghapusan dosa yang dibawa Yesus tampak bukan sekadar teologi, melainkan politik ekonomi. Sebuah upaya menghidupkan kembali tradisi pembebasan utang yang telah dihapus Romawi—kekaisaran yang memilih kreditur ketimbang warga.
Abad Pertengahan menggeser poros kekuasaan. Raja perlahan kehilangan perannya sebagai pengatur keseimbangan. Para pedagang dan bankir naik ke panggung, membawa logika baru: utang harus selalu dibayar, bahkan jika itu menghancurkan masyarakat. Ironisnya, raja justru menjadi debitur terbesar—meminjam untuk membiayai perang, mempertahankan wilayah, dan membeli kesetiaan. Sejak saat itu, perang tak pernah benar-benar usai. “All wars are bankers’ wars,” kata sebuah sinisme yang terasa terlalu akurat.
Kapitalisme modern lahir di Inggris ketika bankir berhasil memutus kuasa raja atas tanah. Agraria diserahkan sepenuhnya pada hukum pasar. Tanah tidak lagi dijaga sebagai basis kehidupan, tetapi disewakan pada mereka yang paling efisien dan paling kuat. Petani kecil tersingkir, tapi produktivitas melonjak. Surplus ekonomi tercipta, dan dari surplus itu lahir ilmu pengetahuan, teknologi, serta Revolusi Industri. Sejarah mencatat: kemajuan sebuah bangsa hampir selalu didahului oleh perubahan kebijakan agraria.
Namun, surplus itu menuntut ruang baru. Inggris, lalu Eropa, keluar mencari pasar dan bahan baku. Imperialisme bukan kecelakaan sejarah, melainkan konsekuensi logis. Negara-negara maju lahir bersamaan dengan negara-negara miskin—yang dijadikan objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Kolonialisme tidak hanya bersenjata, tetapi juga finansial.
Di sinilah pelajaran itu kembali menghantui kita. Jika ingin makmur secara adil, sebuah negara harus membuka keran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Bukan hanya pertumbuhan, tetapi akses. Di Indonesia, keran itu masih sempit: perbankan, agraria, perdagangan, dan pendidikan—semuanya condong pada pengusaha besar dan kepentingan asing. Sejarah lima ribu tahun, kata Hudson, memberi peringatan keras: ketika kebijakan dikunci untuk segelintir orang, kekuasaan akan runtuh, cepat atau lambat.
Mazhab ekonomi sejarah yang ia anut sejatinya adalah demokrasi ekonomi. Bukan sekadar siapa memilih siapa, tetapi siapa hidup layak dan siapa menanggung beban. Selama ini, kita terlalu sibuk membahas demokrasi politik—sementara ekonomi diserahkan pada oligarki, dibungkus jargon neoliberal bahwa pertumbuhan akan menetes ke bawah. Padahal, stabilitas politik selalu ditentukan oleh dapur rakyat.
Negara-negara maju menerapkan standar ganda: demokrasi ekonomi di dalam negeri, kolonialisasi di luar. Dan mungkin benar: jika kita sungguh ingin memahami demokrasi ekonomi, kita harus khatam Das Kapital.
Bukan untuk menghafal dogma, tetapi untuk belajar membaca kekuasaan yang bekerja diam-diam lewat angka, tanah, dan utang. Sejarah, sekali lagi, tidak menuntut kita setuju—ia hanya meminta kita belajar sebelum mengulangi kehancuran yang sama.
